Ahrie Sonta Nasution Dijatuhi PTDH Usai Sidang Etik Berlangsung 10 Jam

Sidang etik yang dijalani Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution berakhir dengan keputusan berat. Setelah pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadapnya, menurut laporan Liputan6.com. Rekaman yang diterima media memperlihatkan Ahrie duduk di hadapan lima anggota majelis. Ia tampak menundukkan kepala dan memegang beberapa lembar kertas sembari mengikuti jalannya persidangan. Sidang digelar tertutup sehingga awak media tidak dapat melihat langsung proses pemeriksaan di dalam ruangan. Majelis dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota lainnya adalah Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi. Keputusan PTDH dijatuhkan setelah komisi memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dikaitkan dengan masa tugas Ahrie sebagai pelaksana tugas kepala bagian monitoring di Bareskrim Polri. Menurut keterangan dalam laporan tersebut, Ahrie diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur. Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi lainnya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Dugaan itu masih merupakan perkara yang ditangani penyidik. Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyatakan penegakan kode etik harus berjalan profesional, sesuai prosedur, proporsional, serta menjunjung objektivitas dan akuntabilitas. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi atas penyalahgunaan wewenang dan tidak ada perlakuan istimewa bagi pihak yang diduga terlibat, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dalam persidangan, Ahrie disangkakan melanggar ketentuan mengenai pemberhentian anggota Polri serta sejumlah aturan kode etik profesi. Keputusan PTDH menandai konsekuensi etik yang dijatuhkan majelis, sementara dugaan tindak pidana dalam perkara penyadapan tetap berada dalam proses penanganan tersendiri.