Denny Indrayana Nilai Gibran Tak Punya Hak Ajukan PK dalam Perkara Ijazah

Pakar hukum Denny Indrayana menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikannya. Menurut Denny, langkah tersebut tidak memiliki dasar karena Gibran bukan pihak yang berperkara sejak awal. Dalam siaran langsung di kanal YouTube-nya pada Rabu, 11 November 2026, Denny menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan Subhan Palal ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian itu menjadi tergugat karena merupakan instansi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, menurut Denny, kementerian pun tidak dapat menempuh PK. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2024, yang menyatakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa mengajukan peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, Denny menyarankan kementerian segera menjalankan putusan MA dan mencabut surat keterangan tersebut. Ia memperingatkan bahwa kegagalan mematuhi putusan itu dapat berisiko melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Denny menegaskan bahwa jalur PK tertutup bagi Gibran. Pernyataannya itu merupakan pandangan hukum yang ia sampaikan terkait putusan MA dan pihak-pihak dalam perkara, bukan keterangan bahwa Gibran sendiri telah mengajukan permohonan peninjauan kembali.