Mahfud MD Minta Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Tak Dipaksakan

Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak memaksakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, jadwal tersebut dapat menimbulkan persoalan keabsahan jika aturan mengenai pengajuan calon dan penghitungan tenggat waktu tidak dipenuhi.
Mahfud menjelaskan, Presiden harus menyampaikan dua nama calon kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Ia menilai, ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR merujuk pada 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender. Karena itu, perhitungan waktu menjadi penting dalam menentukan apakah sidang pada tanggal yang direncanakan memenuhi aturan.
Melalui unggahan media sosial pada Jumat, 20 November 2026, Mahfud menyebut bahwa jika sampai pukul 00.00 pada 19 November Presiden belum mengajukan dua nama, MPR mungkin tidak dapat menggelar sidang pada 9 Desember. Ia juga memperingatkan bahwa sidang yang tetap berlangsung dapat dipersoalkan keabsahannya.
Mahfud menyarankan agar jadwal disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Dalam simulasi yang ia paparkan, jika nama-nama tersebut diserahkan pada 20 November, sidang sebaiknya ditunda sampai 10 Desember 2026.
Meski meminta penyesuaian, Mahfud mengingatkan agar prosesnya tetap berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Ia menilai kehati-hatian dalam menghitung tenggat diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan aturan internal MPR, sekaligus mencegah persoalan hukum maupun polemik politik baru.
Sumber ↗