Media Wahyudi Askar Sindir Pemerintah: Jika Tak Bisa Kelola Negara, Datang ke Kampus

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah dalam sebuah dialog kebangsaan bertajuk “Mimbar Rakyat” di Masjid Jogokariyan. Ia menyindir para pejabat yang dinilainya belum berhasil mengelola negara secara adil dan menawarkan diri untuk mengajar mereka di kampus. “Kalau kalian tersindir, berubahlah, bertaubatlah. Kalau kalian tidak tahu cara mengelola negara, datang ke kampus, let me teach you!” kata Media dalam acara yang berlangsung Selasa malam, 10 November 2026, sebagaimana diberitakan Suara.com. Dalam paparannya, Media menilai sejumlah persoalan ekonomi perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar angka pertumbuhan. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen yang kerap disampaikan pemerintah. Menurutnya, kelompok pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi upah yang terbatas, biaya hidup, cicilan, serta peluang kerja yang semakin sempit. Media juga menyebut manfaat pertumbuhan lebih banyak dirasakan pemilik modal dan pihak yang dekat dengan kekuasaan. Ia menyoroti pemilik tambang dan perkebunan sawit, serta orang-orang yang menurutnya mempunyai pengaruh besar dalam kebijakan. Pandangan tersebut disampaikan sebagai kritiknya terhadap ketimpangan, bukan sebagai uraian data rinci dalam laporan itu. Kritiknya turut menyentuh kebijakan belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Media mempertanyakan besarnya anggaran program tersebut ketika kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, menurutnya, masih menjadi pekerjaan rumah. Ia juga menyinggung rendahnya upah di Yogyakarta: rata-rata sekitar Rp3 juta, sementara pendapatan kelompok superkaya disebutnya dapat mencapai Rp13 miliar per hari. Media menilai keadaan itu memperlihatkan kontras antara kehidupan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan kekayaan kelompok tertentu. Dalam dialog tersebut, ia mendorong pemerintah agar menilai kebijakan dari dampaknya terhadap warga, bukan hanya berpegang pada angka pertumbuhan. Kritiknya menjadi seruan agar pemerintah memperhatikan upah, pekerjaan, harga pangan, layanan kesehatan, dan akses terhadap perumahan.