OC Kaligis Soroti Putusan Sengketa Plaza Klaten dan Sebut Ada Dugaan Mafia Peradilan

Otto Cornelis Kaligis
Pengacara Otto Cornelis Kaligis, yang dikenal sebagai OC Kaligis, menyampaikan keberatan atas putusan dalam sengketa pengelolaan Plaza Klaten, Jawa Tengah. Sebagai kuasa hukum PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS), ia menyebut perkara tersebut memunculkan dugaan praktik mafia peradilan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan kepada awak media di kantornya pada Senin (16/11), menurut sumber. Perselisihan berawal dari perjanjian sewa antara PT MMS dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Perusahaan itu menyatakan telah berinvestasi untuk merenovasi dan menata kawasan Plaza Klaten. Dalam perjanjian, MMS juga disebut memperoleh hak mengelola lahan parkir. Namun, Pemkab Klaten kemudian mengambil alih lahan tersebut melalui surat pemberitahuan tertanggal 27 November 2025. MMS menggugat pemerintah kabupaten ke Pengadilan Negeri Klaten. Menurut uraian perkara, PN Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan, meski pengadilan itu disebut telah disepakati sebagai tempat penyelesaian perselisihan. Pengadilan Tinggi Semarang selanjutnya membatalkan perjanjian sewa. Kaligis mempertanyakan putusan tersebut karena, menurutnya, pokok gugatan berkaitan dengan lahan parkir, sementara perjanjian sewanya yang dibatalkan. Kaligis juga menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dan disepakati ketika Sri Mulyani menjabat Bupati Klaten. Ia menegaskan MMS bukan pihak yang menyusun perjanjian tersebut. Dalam pertimbangan pembatalan, menurut artikel, disebutkan bahwa prosesnya tidak melalui lelang dan tidak menggunakan harga appraisal. Kuasa hukum itu mempertanyakan nasib uang sewa yang telah dibayarkan apabila perjanjian dibatalkan. Ia menilai kliennya dirugikan karena telah mengeluarkan dana untuk kawasan tersebut, tetapi perjanjian dibatalkan tanpa penggantian kerugian, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya. Tuduhan mengenai mafia peradilan merupakan penilaian Kaligis; artikel ini tidak memuat tanggapan dari pihak pengadilan maupun Pemkab Klaten.
Sumber ↗