Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli Izin Tinggal WNA, Sebut Pernah Berupaya Menghentikannya

Silmy Karim
Silmy Karim membantah terlibat dalam dugaan pungutan liar saat pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dalam persidangan perkara dugaan pemerasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, ia menyatakan praktik itu telah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Menurut Silmy, pungli tersebut sudah terjadi sejak 2018, sedangkan ia mulai menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023. Ia mengatakan telah berupaya menghentikan praktik itu dan mengaku memiliki bukti, termasuk melalui penggunaan Modul Lalu Lintas Orang Asing serta surat edaran yang diterbitkan pada 2024. Silmy menegaskan bahwa ia bukan hanya tidak terlibat, tetapi juga menentang praktik yang kini dipersoalkan di pengadilan. Kuasa hukumnya, Dodi S Abdulkadir, turut menyampaikan bahwa keterangan para saksi memperlihatkan pungutan itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan oleh Silmy. Dalam sidang yang sama, Yohannes Sri Windarto, anggota tim izin tinggal tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengaku mengumpulkan uang dari pemohon layanan keimigrasian selama 2018 hingga 2025. Ia juga menyebut adanya uang loket dan uang klik sebelum 2018. Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan terkait layanan izin tinggal dengan nilai Rp168,9 miliar. Dalam dakwaan, Rp1,2 miliar disebut diduga mengalir kepadanya. Sejumlah pejabat dan pegawai lain juga disebut jaksa diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Klaim Silmy tentang upaya menghentikan pungli dan bantahannya atas tuduhan itu disampaikan di tengah proses persidangan; perkara masih bergulir di pengadilan.
Sumber ↗