Utut Adianto Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi PDIP Siap Tempuh Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Utut Adianto, menyampaikan bahwa fraksinya sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat pleno fraksi pada Rabu, 11 November 2026. Menurut Utut, rapat tersebut dihadiri 102 dari total 110 anggota. Delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit. Ia mengatakan keputusan mengambil jalur konstitusional merupakan sikap bersama, bukan keputusan sebagian anggota saja. Utut menyebut seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap dikerahkan apabila langkah itu diperlukan. Ia menegaskan jumlah kehadiran dalam rapat tidak mengubah kesepakatan fraksi. Dasar pembahasan, menurutnya, merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sementara uraian lebih lanjut mengenai landasan pengajuan akan disampaikan anggota Komisi III DPR. Meski sikap politik sudah disepakati, waktu pengajuan HMP belum ditentukan. Utut mengatakan proses berikutnya akan mengikuti mekanisme di DPR, termasuk pembahasan melalui Badan Musyawarah dan penyampaian kepada pimpinan dewan. Ia juga menegaskan bahwa partainya tidak akan menghalangi hak pribadi Gibran untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dokumen pendidikannya. Utut meminta perbedaan sikap politik ditangani dengan bijak dan damai, seraya mengingatkan bahwa semua pihak tetap bersaudara sebagai sesama warga negara. Dalam laporan tersebut, Istana disebut menghormati hak DPR untuk menjalankan proses politik. Sebelumnya, Gibran dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Utut tidak merinci kapan fraksinya akan membawa langkah HMP ke tahap berikutnya, dan menekankan bahwa prosedur parlemen tetap menjadi acuan.